 |
| Bupati Bantul Sebut Tak Punya Alasan Melarang Bendera One Piece |
Bantul, Kabar Jogja – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan tidak memiliki alasan untuk melarang pengibaran bendera Jolly Roger yang menyimbolkan tokoh utama dalam anime One Piece. Viral di berbagai tempat, Bupati Halim menganggap ini hanyalah bendera mainan selama tidak dimaksudkan untuk satu tindakan memecah belah persatuan bangsa.
“Saya harus menyampaikan, bahwa itu adalah bendera-bendera mainan yang maknanya bagi kita itu apa. Wong itu bendera berasal dari film kartun, sejauh ini hanya untuk mainan,” sebutnya pada video yang dirilis Rabu (6/8).
Bukan tidak mengizinkan, namun Halim menyatakan pihaknya tidak memiliki alasan melarang pengibaran bendera One Piece. Baginya pengibaran tersebut sama halnya dengan warga yang mengibarkan bendera bergambar Gus Dur, Persiba maupun PSIM.
Bahkan Halim menyebut dirinya dan banyak yang tidak memahami arti dari bendera One Piece. Sehingga Ketika dihubungkan dengan akan memunculkan perpecahan bangsa, dirinya menepis dengan mengatakan bahwa itu bukanlah menjadi simbol yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kecuali nanti ada gejala yang membahayakan, tentu akan kita larang. Tetapi alasan untuk melarang itu apa, karena tendensinya tidak ada,” tegasnya.
Namun Halim menghimbau dan meminta warga Bantul jangan menyandingkan atau memadu padankan bendera One Piece dengan Sang Saka Merah Putih. Karena makna dan arti kedua bendera itu berbeda. Dimana Sang Saka Merah Putih merupakan internalisasi dari perjuangan yang dilandasi nasionalisme dan patriotisme.
“Jangan sampai hal itu terjadi, karena nanti kalau ada yang ikut-ikutan gimana coba?” ucapnya.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ade Marup Wirasenjaya menyatakan pengibaran bendera bajak laut One Piece ini tersebut sebagai simbol yang sarat makna. Disebutnya bendera One Piece merepresentasikan ekspresi sosial masyarakat yang tengah kecewa terhadap situasi politik dan penyelenggaraan negara.
“Pengibaran bendera bajak laut ini lebih tepat dilihat sebagai bentuk kritik sosial politik, bukan ancaman terhadap kedaulatan. Selama bendera One Piece itu tidak dikibarkan lebih tinggi dari Merah Putih dan hanya diposisikan sebagai simbol kritik terhadap penyelenggaraan negara, saya tidak melihat itu menggerus kedaulatan. Ini adalah ekspresi teguran terhadap dominasi kekuasaan dan ketimpangan sosial yang dirasakan masyarakat,” jelas Ade.
Menurutnya, fenomena pengibaran bendera One Piece ini muncul karena masyarakat sudah kehabisan ruang untuk menyuarakan kritik. Sehingga masyarakat memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan, yang secara simbolik sangat kuat, untuk menyampaikan pesan.
“Pesan simboliknya jelas kok, yaitu kemerdekaan jangan dibajak oleh segelintir elit. Istilah bajak laut di sini menjadi sindiran bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa jangan sampai dinikmati hanya oleh kelompok kekuasaan saja,” ujarnya.
Esensi dari kritik tersebut adalah mengembalikan semangat nasionalisme agar tidak terjebak dalam ritual dan seremonial belaka. Sebab nasionalisme itu bukan hanya sebatas selebrasi upacara tanggal 17 Agustus. Namun, roh kemerdekaan harus terinternalisasi dalam kebijakan, perilaku elit, dan aparat negara. (Tio)
