Bantul, Kabar Jogja – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegakan pemerintah telah memutuskan memasukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai Program Strategis Nasional (PSN). Kehadiran Kopdes Merah Putih di 80 ribu desa akan menyempurnakan nilai dan semangat gotong royong.
“Kopdes Merah Putih dianggap penting sehingga dimasukkan dalam Program Strategis Nasional (PSN). Gubernur akan menjadi Ketua Satga tingkat provinsi dan Bupati/Wali Kota sebagai Ketua Satgas Kabupaten/Kota,” kata Menkop Budi Arie di Kecamatan Piyungan, Bantul, Minggu (15/6).
Menkop Budi Arie dalam kunjungan kerjanya di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya meresmikan Kopdes Merah Putih milik Desa Srimulyo yang baru didirikan pada 17 Maret lalu.
Dalam sambutannya, Budi menegaskan program Kopdes Merah Putih ini merupakan sebuah perubahan besar gerakan masyarakat untuk mewujudkan perekonomian mandiri, khususnya di masyarakat pedesaan.
Sehingga kedepan masyarakat di desa mendapatkan keadilan untuk mewujudkan kemakmuran dengan terbebas tengkulak, rentenir, dan kemiskinan ekstrim. Karenanya Kopdes Merah Putih wajib dihadirkan di 80 ribu desa.
“Ide sederhana ini ternyata merupakan pekerjaan berat. Saya akui itu. Namun saya yakin tidak akan gagal karena ada kepala daerah dan kepala desa yang progresif dan revolusioner,” tegasnya.
Tidak hanya itu, kegagalan mewujudkan Kopdes Merah Putih juga berarti gagalnya Kementerian Koperasi menjalankan tugas Presiden yang prihatin selama 80 tahun koperasi tidak pernah diurus.
Karena tidak ingin istilah ‘koperasi’ hilang dari kamus perekonomian negara ini, pemerintah melibatkan 18 kementerian/lembaga untuk bekerjasama mewujudkan Kopdes Merah Putih.
Tak hanya itu, program ini tidak akan gagal karena adanya semangat gotong royong bersama-sama mewujudkannya. Kehadiran Kopdes Merah Putih sekaligus menyempurnakan makna dan kesadaran gotong royong di masyarakat.
Budi menjelaskan semangat gotong royong di masyarakat hanya bersifat sosial, tidak ada motif ekonominya. Sehingga gotong royong yang motifnya sosial, kemudian disempurnakan dengan motif ekonomi menuju kemakmuran bersama inilah yang dinamakan Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia.
“Kita tidak boleh main-main. Kita harus serius, karena berbicara tentang keadilan sosial, selama ini masyarakat kita di pedesaan diperlakukan tidak adil,” tutup Budi. (Tio)
