Bantul, Kabar Jogja – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bersikap tegas pada keberadaan kost hotel (kostel) maupun house hotel (hostel) yang tidak memberikan sumbangsih pada pendapatan asli daerah (PAD). Oleh PHRI, kostel maupun hostel ini disebut hotel gurem.
Permintaan ini disampaikan PHRI di tengah lesunya okupansi perhotelan sejak pemberlakukan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat pada Januari lalu.
Ketua PHRI Deddy Pranowo, tidak hanya faktor efisiensi anggaran pemerintah. Sepinya tingkat okupansi wisatawan selama Januari-Maret itu juga dipicu keberadaan hotel gurem yang berizin.
“Banyak wisatawan yang menginap di kos maupun rumah-rumah yang disewakan warga karena harganya lebih murah dibanding hotel. Bahkan ada pelayanan yang kostel dan hostel yang mirip hotel bintang,” ujarnya di Bantul, Senin (28/4).
Keberadaan kostel dan hostel yang tidak sesuai peruntukannya ini menurut Deddy berdampak pada berkurangan setoran pada PAD. Berbeda dengan hotel-hotel yang tergabung dalam PHRI, semuanya sudah sesuai aturan dan rutin membayar pajak.
Deddy mengaku meski belum mengetahui jumlah pasti kostel maupun hostel di Yogyakarta. Tapi pihaknya memperkirakan ada 4.000-8.000 kamar yang disediakan oleh pengelola hotel gurem ini.
“Ini baru sekitar Yogyakarta yang meliputi Sleman, Kota dan Bantul. Belum lagi di Gunungkidul yang pembangunannya massif karena pariwisatanya tengah menjadi favorit,” ujarnya.
Menurut Deddy, jika kondisi ini dibiarkan terus, kebocoran PAD, maka anggota PHRI yang akan terus menanggung kerugian dengan rutin membayar pajak. Karenanya pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota diminta memaksimalkan penarikan pajak dari hotel gurem tersebut.
Ketua PHRI Bantul, Yohanes Hendra, setelah diterpa badai rendahnya tingkat okupansi hotel selama Januari sampai Maret, April ini tingkat okupansi meningkat hingga di angka 40 persen.
“Sedangkan untuk Mei sudah ada reservasi kamar hingga 40 persen dari target 75 persen. Ini menjadi angin segar, menjadi pengobat atau oksigen bagi kita,” katanya.
Senada dengan apa yang disampaikan Ketua PHRI DIY, Hendra menyebut keberadaan hotel gurem di Bantul juga berdampak pada penurunan. Pemda Bantul menurutnya harus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan hotel gurem yang mulai banyak tumbuh di Kecamatan Kasihan.
Ia berharap, setidaknya pemerintah membantu PHRI dalam upaya merangkul pengelola hotel gurem untuk bersedia bergabung dengan organisasi. Setidaknya ini akan memberi kesempatan pemerintah mendapatkan memperbesar penambahan PAD. (Set)
