Kabar Jogja - Warga Provinsi Papua Pegunungan menegaskan kembali sikap menolak kehadiran Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Distrik Ukha dan Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Mereka percaya keberadaan TNI/Polri mampu menjalankan tugasnya menjaga masyarakat kembali hidup dalam suasana aman dan damai.
Penolakan ini disampaikan tokoh pembela HAM Papua sekaligus Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem pada Jumat (21/7).
"Penolakan kami tegas dengan bersama para tokoh masyarakat memasang Baliho di beberapa titik strategis di Distrik Ukha dan Distrik Tangma pada tanggal 5 Juli 2025," katanya dilansir Sabtu (12/7).
Baliho tersebut berisi seruan resmi penolakan terhadap kehadiran TPNPB dan ajakan agar
“Saya tidak ingin tanah kelahiran saya menjadi zona perang. Kami semua menginginkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan tenang, nyaman, dan tanpa rasa takut,” ujar Theo Hesegem.
Ia juga menyerukan pentingnya dukungan semua pihak dalam mendorong pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. Menurutnya, kemajuan daerah hanya bisa tercapai jika situasi keamanan tetap kondusif dan hak-hak masyarakat sipil dihormati sesuai prinsip Hukum Humaniter Internasional.
Lebih lanjut, Theo menekankan penanganan keamanan di Distrik Ukha dan Tangma seharusnya dipercayakan sepenuhnya kepada aparat resmi yang telah ada, yaitu Polsek Kurima dan Koramil setempat.
Ia berharap agar warga terus memperkuat rasa persatuan dan tidak terpengaruh oleh provokasi dari kelompok bersenjata yang ingin mengacaukan situasi.
Pernyataan ini memperkuat posisi masyarakat Distrik Ukha dan Tangma yang selama ini konsisten menolak kehadiran kelompok bersenjata dari pihak TPNPB, demi menjaga ketertiban, keberlangsungan perekonomian, kesehatan, pendidikan dan mendukung pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan. (Set)
