Yogyakarta, Kabar Jogja - Paniradya Pati Paniradya Keistimewaan DIY Aris Eko Nugroho menyatakan untuk pertama kalinya sejak 2013, besaran Dana Keistimewaan (Danais) berkurang. Tahun ini anggaran Danais hanya diterima Rp1 triliun dari seharusnya Rp1,42 triliun.
Saat diskusi dengan wartawan DPRD DIY, Selasa (22/7), Aris penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pihaknya tidak berani melakukan protes.
“Tahun ini pengurangan dilakukan dua kali dengan besaran hingga 30 persen. Pertama di awal tahun lalu ada penyesuaian sebesar Rp220 miliar, kemudian perubahan sesuai INPRES 1 Tahun 2025 ada penurunan anggaran senilai Rp200 miliar,” katanya.
Melalui perhitungan yang sudah dimaksimalkan, Aris mengaku untuk mengurusi empat bidang Keistimewaan, pihaknya telah melakukan penyesuaian dengan angka terbaru. Bidang Kelembagaan dari sebelumnya Rp95,7 miliar menjadi Rp88,7 miliar.
Kemudian bidang kebudayaan dari sebelumnya dianggarkan Rp760 miliar menjadi Rp624 miliar, bidang tata ruang dari awal yang direncanakan sebesar Rp285 miliar diubah Rp234 miliar. Terakhir bidang pertanahan, dari sebelumnya Rp58 miliar menjadi Rp52 miliar.
Karena penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat inilah, Aris menyatakan Pemda secara otomatis melakukan perencanaan ulang dan memastikan beberapa proyek yang dinilai strategis urung dilaksanakan.
Salah satunya adalah pembuatan tempat pengelolaan sampah yang diperuntukkan bagi sampah-sampah Kota Yogyakarta yang rencana akan dibangun di Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan, Kulon Progo senilai Rp18 miliar.
“Kita juga berencana mengubah lanskap alun-alun Wates, Kulon Progo untuk semakin menjadi daya tarik dan mampu menambah masa inap wisatawan sehubungan keberadaan bandara YIA dengan anggaran Rp18 miliar,” lanjut Aris.
Beberapa proyek lainnya yang dihentikan yaitu pengadaan becak tenaga alternatif senilai Rp2,5 miliar, perjalanan kontingen kebudayaan baik ke luar maupun dalam negeri sebesar Rp21 miliar, serta pengurangan Bantuan Khusus Kalurahan (BKK) berupa proyek padat karya yang totalnya berkurang Rp22 miliar.
Potensi dana swasta untuk membantu pembangunan daerah perlu terus didorong di tengah situasi kebijakan pemotongan anggaran pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat lewat program CSR swasta diharapkan perencanaan pembangunan bisa dijalankan dengan baik.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto terkait pemotongan ini, Pemda DIY tentu perlu cari anggaran dari swasta untuk menopang anggaran pembangunan daerah yang ditugaskan pusat seperti makan bergizi gratis lalu tanggung jawab realisasikan sekolah rakyat yang butuh lahan 5 hektar.
“Partisipasi swasta, sejatinya sudah ada tapi masih kecil, potensi dana swasta butuh digali. Pemotongan berdampak signifikan, melatih pemda cari sumber lain kala dana dipotong," kata Eko. (Set)
