Yogyakarta, Kabar Jogja – Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri 1445 H jatuh pada Rabu 10 April 2024. Meski sudah memiliki keputusan, tapi Muhammadiyah menghormati jika ada perbedaan.
“Masyarakat tidak perlu bingung terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, jika nanti pelaksanaannya sama, namun awal Ramadhan 1445 H kemarin berbeda. Idul Fitrinya sama, karena ada perbedaan cara penetapan,” tutur Haedar di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu (6/4).
Dalam usaha menyatukan dan menyelesaikan masalah perbedaan ini, Muhammadiyah terus mengkampanyekan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT).
Dipaparkan, KHGT diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja, melainkan juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi tidak terulang kembali pada masa mendatang.
“KHGT sebagai jawaban Muhammadiyah atas utang peradaban yang dimiliki oleh Islam. Sehingga nanti satu tanggal baru itu berlaku untuk di semua negara. Seperti kalender masehi yang tidak ada perbedaan,” katanya.
Muhammadiyah memandang jika masih terus menggunakan kalender sesuai dengan negara masing-masing, maka besar kemungkinan masih akan terus terjadi perbedaan dalam menentukan waktu-waktu penting umat Islam.
Haedar juga menyampaikan pesan kepada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini tengah bersidang untuk kemudian mengeluarkan keputusan terkait Sengketa Pilpres 2024.
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam pesan menjelang Idul Fitri tahun ini meminta sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengambil putusan Sengketa Pilpres 2024 bertindak sebagai negarawan.
“Jangan sampai satu, dua, tiga sampai sembilan hakim yang memimpin nantinya ‘masuk angin’. Semua putusan MK akan menjadi harapan baru bagi bangsa,” ujarnya.
Menurutnya bangsa saat ini menuntut moralitas sembilan hakim MK betul-betul mempunyai jiwa amanah, jujur, terpercaya dan bertanggung jawab secara moral tertinggi.
“Kenapa? Karena sembilan hakim ini sudah melebihi dewa dan bermoral malaikat. Di tangan merekalah nasib bangsa atas sengketa pemilu harus segera diselesaikan. Jika mereka masuk angin maka negara ini akan bubar,” tegasnya.
Dirinya juga meminta semua keputusan yang dihasilkan haruslah dilandasi moralitas, spiritualitas yang menjadi nilai-nilai dasar berbangsa.
“Dan atas nama Tuhan. Keputusan yang diambil haruslah jernih, objektif, adil, jujur dan terpercaya. Letakan kebenaran diatas segalanya. Keputusan diatas konstitusi juga di atas moralitas. Jika ini dilakukan maka akan menaruh respek pada MK,” tegas Haedar.
PP Muhammadiyah mengharapkan apapun yang dihasilkan oleh MK haruslah menerima semua keputusannya. MK telah berusaha maksimal dan harus menghormatinya. (Tio)
