Kulon Progo, Kabar Jogja – Anggota MPR RI Cholid Mahmud menyebut penegakan moral Pancasila dewasa ini sangat memprihatinkan.
"Lebih celaka lagi pelanggaran moral ini dilakukan secara terang-terangan oleh para pejabat dan penegak hukum yang semestinya menjadi penjaga moral," katanya dalam acara sosialisasi MPR di resto rumah Tabon Panjatan, Wates Kulon Progo, Senin, 6 Juni 2022.
Anggota Komite III DPD RI mengungkapkan merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum menunjukan aparat pemerintahan dan penegak hukum tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
Cholid menyatakan, jika kondisi para pejabat demikian, kepada siapa moral Pancasila ini bisa diharapkan?
"Pemudalah jawabannya," tegasnya.
Cholid mengatakan, kepada pemuda melekat harapan dan masa depan Indonesia. Harapan ini semakin penting mengingat negara Indoensia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030an di mana usia produktif lebih mayoritas daripada usia non produktif.
"Saya berharap betul, pemuda inilah yang bisa menegakkan dan melestarikan moral pancasilan dalam berbangsa dan bernegara serta dalam menjalan roda pemerintahan NKRI, katanya di hadapan para pemuda Kulon Progo.
Cholid menyatakan sejarah mengungkapkan Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia.
Pancasila membimbing dalam mengejar kehidupan lahir yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Cholid mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan filosofis yang menuntun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dalam berbuat dan bertindak sesuai dengan cita-cita dan tujuan negara.
"Nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai kekuatan moral, motivasi dan inspirasi dalam berbangsa dan bernegara bagi semua warga negara Indonesia," jelasnya.
Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semetisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan kehidupan sehari-hari. (*)
