Pengusaha Kecil dan Menengah di Jogja Diupayakan Masuk LKPP

Yogyakarta – Anggota Dewan Perakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Cholid Mahmud menyebut akan berupaya memfasilitasi para pengusaha lokal. Untuk masuk ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) supaya lebih cepat bangkit dari dampak wabah Corona.

Cholid Mahmud mengatakan dengan menjadi mitra pemerintah melalui LKPP akan mempermudah penyerapan produk dari pengusaha lokal. Namun diakuinya selama ini persyaratannya cukup sulit dan berat.

“LKPP selama ini persyaratan rumit untuk jadi mitra pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa. Pengusaha lokal tak bisa masuk. Syarat perusahaan nasional ya berat,” katanya usai menggelar rapat kerja secara virtual terkait realisasi stimulus perekonomian dampak Covid-19 bersama para pengusaha lokal di DIY pada Rabu (10/6).

Cholid Mahmud mengatakan bisa tidaknya menjadi mitra melalui LKPP belum bisa dipastikan. Namun, menurutnya lebih baik untuk dicoba terlebih dahulu.

“Bisa tidaknya, kita jalani dulu tapi ini penting. Pengusaha lokal harus diberi ruang bisa masuk LKPP. Persyaratan menasional bisa dibenahi. Saya belum bisa katakan bisa atau tidak tapi ini gagasan penting,” kata dia.

Dalam rapat yang digelar itu, beberapa perwakilan dari pengusaha di DIY mengusulkan agar bisa menjadi mitra pemerintah melalui LKPP. Sehingga kebutuhan dari instansi-instansi pemerintah di DIY bisa dipenuhi dari produk oleh pengusaha lokal.

Ketua Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY Endro Wardoyo mengatakan dampak dari wabah Covid-19 bagi anggota Asmindo DIY sangat terasa. Selama ini fasilitas dari pemerintah seperti pengurangan pajak sebesar 30 persen dan penundaan pokok angsuran selama enam bulan pun dirasa cukup membantu.

Namun hal tersebut menurutnya hanya bersifat sementara saja. “Tidak ada pemasukan untuk menjalankan usaha ke depan. Memulai usaha lagi akan sulit,” katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Buntoro mengatakan perlu adanya trading house untuk menyerap produk dari para anggota. “Bantuan restrukturisasi hanya sebentar, persoalan sebenarnya tak diselesaikan. Usul kami perlu adanya trading house. Bisa ditindaklanjuti dengan masuk ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang Jasa Pemerintah). Persoalannya bagaimana DIY bisa punya LKPP sendiri,” katanya.

Sementara, Ketua Asosiasi Pengusaha komputer (Apkom) DIY, Willy Sudjono mengatakan akibat wabah Corona ini para anggotanya mengalami penurunan omzet mencapai 50 hingga 70 persen. Mengenai adanya LKPP di DIY, menurutnya akan dapat membantu para pengusaha lokal untuk bisa lebih cepat bangkit. “Adanya LKPP di daerah, pengusaha bisa menyuplai instansi lokal. Jangan hanya dikuasai oleh nasional,” pungkasnya.(rid/roy)