Yogyakarta - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan membuka peluang kegiatan masyarakat secara bertahap dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan agar kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan tidak memicu gelombang kedua CoViD-19.
Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat menghadiri Video Conference Rapat Kerja DPD RI terkait penanganan CoViD-19 di DIY pada Jumat (12/06). Bertempat di Gedhong Pare Anom, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Sri Paduka mengungkapkan, dalam penanganan CoViD-19, tidak bisa dilakukan dikotomi untuk sektor kesehatan dan ekonomi.
“Kesehatan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan selama penanganan pandemi ini. Untuk itu, secara bertahap akan kami buka peluang kegiatan di berbagai sektor, agar masyarakat bisa bergerak lagi membangun perekonomian,” imbuh Sri Paduka.
Sri Paduka mengatakan, agar sektor kesehatan maupun ekonomi bisa seiring berjalan, Pemda DIY membuat protokol-protokol yang disesuaikan dengan aturan yang ada. Terkait persiapan new normal, menurut Sri paduka, Gubernur DIY selalu saja menekankan agar Tim Gugus Tugas CoViD-19 DIY selalu berkoordinasi dengan kabupaten/kota maupun Ketua Tim Gugus Tugas CoViD-19 di kabupaten/kota.
“Memang kami mengahapai tantangan yang tidak ringan, utamanya persoalan masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Karena baru wacana new normal saja, sudah muncul keramaian-keramaian,” ujar Sri Paduka.
Tantangan berikutnya menurut Sri Paduka ialah adanya rentang waktu menuju new normal dengan kapasitas bertahan hidup masyarakat. Karena meski sektor ekonomi didorong 100% untuk berjalan lagi, tetap dapat dipastikan akan terjadi perlambatan.
“Namun kami terus berupaya. Kami juga melakukan penyiapan penanganan CoViD-19. Dan pembatasan-pembatasan juga akan dikurangi bertahap sesuai dengan kondisi,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI, GKR Hemas mengatakan, saat ini telah masuk bulan keempat pandemi CoVid-19 di DIY. Selama itu pula sudah banyak peristiwa yang terjadi. Meski pertumbuhan kasus CoVid-19 di DIY sempat menyentuh angka nol atau tidak ada penambahan pasien, tetap sempat muncul klaster baru seperti klaster indogrosir.
“Selama pandemi ini, berbagai permasalahan juga ikut menyertai, seperti masalah ekonomi. Bahkan bisa dikatakan pandemi ini hampir melumpuhkan sosial ekonomi Indonesia, termasuk DIY. Ini membuktikan CoViD-19 tidak hanya persoalan bidang kesehatan saja, tapi juga yang lainnya,” ujarnya.
Diungkapkan Hemas, ajakan memasuki tatanan hidup baru yang saat ini sudah didengungkan tentu membutuhkan koordinasi yang kuat antar pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah pun memiliki tugas menyusun SOP yang akan menjadi acuan pelaksanaan tatanan hidup baru nantinya.
“SOP ini intinya menitikberatkan pada kesiapan kesehatan dan keamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan tatanan baru nantinya. Semua pihak harus bahu-membahu dan bergotong-royong dalam rangka optimalisasi penanganan pandemi serta dampaknya,” imbuhnya.(rls)
