Yogyakarta, Kabar Jogja – Bank Dunia melaporkan kelas menengah-bawah Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan 10 persen. Kelompok ekonomi tanggung mandiri berpengeluaran Rp1,2-6 juta perbulan ini rentan kembali jatuh miskin jika tidak didukung kebijakan fiskal dan ekonomi dari pemerintah.
Calon anggota DPR RI Partai Demokrat Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Prima Sari melihat kelompok menengah bawah ini rentan kembali miskin karena perekonomian yang didapat mereka saat ini sensitive.
“Harga beras naik sedikit saja, mereka sudah kesulitan. Padahal, kelompok ini yang kedepan akan membentuk ekonomi Indonesia,” kata Prima Sari dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1) malam.
Sebagai kelompok kelas menengah di sektor informal, golongan masyarakat ini benar-benar menjadi ‘petarung’ dalam kesehariannya. Semua biaya-biaya hidup benar-benar disanggah mandiri, seperti iuran BPJS, tunjangan transport, pendidikan, dan sebagainya.
Bangkitnya populasi kelas menengah di sektor informal adalah hasil dari laju pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5 persen selama 15 tahun terakhir serta turunnya angka kemiskinan dan pengangguran nasional.
“Kelompok masyarakat yang benar-benar mandiri. Orang Jawa bilang ‘Ora obah ora mamah’. Maka negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan kelompok ini agar ekonomi mereka lebih berkualitas sebelum keresahan sosial memuncak,” ungkapnya.
Agar masyarakat kelas menengah bawah, sebagai penopang ekonomi Indonesia Emas 2045, Prima Sari merekomendasikan tiga hal yang bisa ditempuh pemerintah agar mereka tidak kembali rentan miskin.
Pertama, Indonesia perlu mempercepat pertumbuhan produktivitas dengan membuat kebijakan yang bisa membuka inovasi dan kreativitas masyarakat dengan lebih luas. Diharapkan ini bisa membantu pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) maupun usaha rumah tangga untuk juga bisa berkembang.
“Kedua, Indonesia perlu menggencarkan promosi investasi di sektor yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan kelas menengah. Seperti salah satunya, sektor manufaktur,” terang Prima Sari.
Ketiga, pemerintah perlu memberikan fasilitas pembelajaran dan pelatihan yang mumpuni. Terutama untuk perempuan dan usia muda. Angkatan kerja ini dibekali dengan keterampilan dan perlindungan pendidikan serta kesehatan. Sehingga sehingga ada keyakinan untuk terus bekembang bertumbuh.
Sehingga pemerintah kedepan diminta memperhatikan kelompok dengan menyediakan program perlindungan sosial yang saat ini difokuskan bagi warga miskin dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ke depan, seiring dengan meningkatnya income per kapita serta turunnya penduduk miskin ekstrem, kelompok ini akan menjadi yang paling terimbas
Meski demikian, pendekatan perlindungan sosial untuk kelas menengah-bawah tidak bisa disamakan dengan masyarakat miskin. Besaran bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan ke kelompok menengah-bawah besarannya mesti lebih kecil sesuai proporsi.
“Indonesia sebaiknya fokus dalam mengikutsertakan lebih banyak perempuan dalam angkatan kerja. Kesetaraan ini akan membuka peluang baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan penghasilan,” tegas Prima Sari.
Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.
Generasi Z dan milenial yang nantinya akan memegang tongkat estafet sebagai pelaku dan pendorong ekonomi, industri, sosial, politik, dan budaya.
“Teknologi akan terus berkembang. Karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kelas menengah yang benar-benar mandiri dan independen ini yang nantinya akan memegang kendali,” jelasnya.
Menurut Prima Sari, perluasan perlindungan sosial kelas menengah-bawah di Indonesia kira-kira membutuhkan anggaran yang cukup signifikan setiap tahunnya. (Tio)
