Bantul, Kabar Jogja – Seiring peningkatan pelayanan dan pendampingan saat pemungutan suara pada 14 Februari nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menargetkan partisipasi penyandang disabilitas meningkat semaksimal mungkin.
Ketua KPU Bantul Joko Santosa, Kamis (21/12) mengatakan dari Pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi rekan-rekan penyandang disabilitas di bawah 50 persen.
“Penyebab rasa malu dari keluarga jika membawa penyandang disabilitas ke TPS. Lalu enggan berpartisipasi memilih karena hasil apapun tidak memberikan manfaat pada mereka,” katanya usai membuka ‘Obrolan Demokrasi; Peningkatan Partisipasi Kelompok Marginal atau Kelompok Rentan Pada Pemilu 2024’.
Dari pengamatan KPU, rekan-rekan penyandang disabilitas yang tidak berpartisipasi memilih ini didominasi mereka berdiam di rumah. Berbeda dengan rekan-rekan penyandang disabilitas di komunitas.
Karenanya, untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, KPU melakukan sosialisasi kepada berbagai komunitas termasuk rekan-rekan termarginalkan.
“Sejak tahapan sosialisasi dimulai, kita sudah empat kali mengajak penyandang disabilitas. Sebenarnya ini bukan hanya tugas dari KPU saja, partai politik harus mengajak penyandang disabilitas memberikan suaranya,” ungkap Joko.
Tak hanya sosialisasi, KPU juga melakukan perubahan di 3.166 TPS yang dibangun aksesibel yang memudahkan penyandang disabilitas. KPU juga menyediakan pendamping bagi mereka yang membutuhkan.
Dari hasil pembaruan data pemilih, sebanyak 656 penyandang disabilitas netra telah menjadi pemilih tetap. Kemudian penyandang disabilitas rungu (251), disabilitas fisik (2.744, disabilitas wicara (669), disabilitas mental (2.145) dan disabilitas intelektual (395).
“Total penyandang disabilitas yang masuk DPT Bantul sebanyak 6.860 orang. Saya perkirakan jumlahnya lebih besar lagi karena malu terbuka,” kata Jaka.
Pemateri dari Indonesia Women Center, Budi Wahyuni menjelaskan ada beberapa kondisi yang menyebabkan penyandang disabilitas enggan berpartisipasi dalam Pemilu.
“Seperti enggan menentukan pilihan karena tidak semangat karena kecewa dengan paslon, tidak ada perubahan, kampanye tidak sehat saling menjelekkan, beda pendapat dengan anggota kelompok anggota keluarga dan pengalaman pemilu lalu yang tidak mengenakan,”jelasnya.
Karenanya untuk meningkatkan partisipasi mereka, Budi meminta KPU dan partai politik untuk mengawal prinsip dengan tidak menstigma, tidak diskriminasi dan tidak menerapkan Gender Equality Discrimination Inklusi (GEDSI). (Tio)
