Yogyakarta, Kabar Jogja – Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut, inovasi digital keuangan daerah yang diinisiasi di Jawa Tengah mampu mencegah kebocoran APBD hingga Rp1,2 triliun.
Kalangan akademisi menilai inovasi digital ini, penghematan anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dialokasikan pada yang lebih bermanfaat di skala nasional.
Di 2018, sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar meluncurkan program sistem digitalisasi keuangan daerah bernama Government Resources Management System (GRMS). Ini merupakan aplikasi keuangan yang diterapkan di Jateng dan mampu mencegah kebocoran anggaran hingga Rp1,2 triliun melalui e-budgeting dan e-planning.
“Ada tiga pondasi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Pertama digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi, dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas,” jelasnya dalam rilis Sabtu (23/9).
Digitalisasi keuangan daerah ini disinggung Ganjar di acara 'Ganjar Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia' yang diadakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia, pada minggu lalu.
Ganjar mengatakan sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan. Seperti digitalisasi urusan tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi.
Inovasi ini menurut pengamat ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y. Sri Susilo menyatakan gagasan digitalisasi dalam pemerintahan berhasil mencegah kebocoran uang negara.
“Pada 2018, GRMS Jateng berhasil mencegah kebocoran anggaran Rp1,2 triliun. Terbesar secara nasional saat itu. Anggaran sebesar itu bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena dialokasikan pada yang lebih bermanfaat," kata Susilo.
Baginya inovasi GRMS yang merupakan inisiasi Ganjar berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan kebermanfaatan anggaran.
"Misal dimanfaatkan untuk membangun jembatan, jalan, atau pasar. Dampaknya bisa menumbuhkan simpul-simpul perekonomian baru. Pertumbuhan ekonomi otomatis terdorong," katanya yang juga pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
GRMS mewujudkan Jateng menjadi transparan dan akuntabel. Dengan menjadikan transparansi anggaran sebagai skala prioritas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara mikro sistem ini mampu mencegah kebocoran anggaran. Sehingga APBD Jateng bisa terdistribusi secara optimal guna kepentingan masyarakat.
GRMS adalah bangunan sistem aplikasi terintegrasi Pemprov Jateng. Muara dalam sistem ini adalah integrasi antar data di dalam proses bisnis internal birokrasi yang notabene merupakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah dalam menyokong pelayanan publik dan pembangunan.
Ini merupakan aplikasi yang mampu mengatur sistem manajemen sumber daya pemerintah yang terintegrasi dan terpusat. Digunakan di berbagai instansi pemerintah di Jateng untuk mengelola dan memonitor sumber daya pemerintah agar lebih efektif dan efisien.
Ada beberapa elemen penting dari GRMS Provinsi Jateng, antara lain e-Budgeting yakni aplikasi penganggaran yang memungkinkan instansi pemerintah untuk mengelola anggaran secara terintegrasi dan real time, mempercepat proses perencanaan anggaran, dan meminimalkan kesalahan.
Kemudian, e-Planning yakni aplikasi perencanaan yang membantu instansi pemerintah dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu untuk mempercepat proses perencanaan.
Selain itu, ada juga aplikasi e-Procurement yaitu aplikasi pengadaan barang dan jasa secara online, yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan, serta meminimalisasi risiko tindakan korupsi dan penyelewengan. (Tio)
