-->
  • Jelajahi

    Copyright © KabarJogja.ID - Kabar Terkini Yogyakarta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Anggota MPR RI Cholid Mahmud Ingatkan Pentingnya Etika Berdemokrasi

    08/08/22, 18:58 WIB Last Updated 2022-08-08T11:58:03Z


    Yogyakarta, Kabar Jogja - Anggota MPR RI Cholid Mahmud mengingatkan kepada politisi maupun masyarakat mengenai etika berdemokrasi.

    Hal ini cukup penting, karena demokrasi tanpa etika bisa menimbulkan banalitas dan inkonsistensi yang mudah merusak kredibilitas dan kepercayaan publik.

    Cholid Mahmud mengatakan, etika demokrasi mengharuskan, kepentingan rakyat di atas kepentingan parpol dan kekuasaan semata.

    Etika demokrasi mengharuskan pemerintah melayani rakyat sebagai para demos yang menentukan hidup matinya demokrasi.

    Cholid Mahamud menyebut etika memiliki substansi dan fondasi yang jelas guna mengatur sebuah tata kelola masyarakat secara tidak tertulis.

    “Etika mengarah terhadap kesadaran individu dengan hati nurani sedangkan hukum adalah sebuah paksaan. Tatanan masyarakat yang baik adalah ketika orang-orang memiliki standar yang tinggi dalam menilai sebuah kualitas moral,” katanya.

    Hal itu dikatakan Cholid Mahmud dalam acara Sosialisasi MPR yang dihadiri para pemuda, tokoh masyarakat Bantul di Hotel Burza Jogokaryan Yogyakarta, Senin, 8 Agustus 2022.

    Cholid Mahmud menjelaskan kondisi saat inidemokrasi sering disalahartikan sebagai kebebasan mutlak sehingga membuat orang bertindak sewenang-wenang.

    "Tantangan baru muncul saat etika yang menjadi garda terdepan membuka jalan menuju kebaikan bersama yang hakiki menjadi terabaikan kebebasan individu," katanya,

    Menurutnya, demokrasi memang tidak membatasi suara atau kebebasan rakyat. Namun demokrasi membatasi peran pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.

    "Indonesia memegang prinsip demokrasi Pancasila di mana nilai-nilai Pancasila haruslah digunakan dalam praktik demokrasi, kebebasan dan aspirasi rakyat adalah hal yang paling utama namun jika kebebasan itu tidak dilandasi pada hukum yang jelas maka akan menimbulkan konflik," ujarnya.

    Cholid mengatakan, dalam prakteknya sekarang, etika politik seakan hilang tergerus zaman. Terbukti pasangan gubernur atau wakil gubernur, ataupun bupati maupun wakil bupati malah seperti berseteru setelah keduanya terpilih.

    "Kedua pejabat di daerah ini seringkali bersaing dan saling menyalip serta mengatur strategi masing-masing untuk saling mengalahkan di Pilkada berikutnya," kata Anggota DPD RI dari Dapil DIY ini.

    Ia menambahkan, kondisi semakin diperparah dengan upaya yang dilakukan pihak tertentu yang kerap menyewa dan membayar buzzer.

    Tujuannya untuk memojokkan dan meminggirkan lawan politiknya dengan memfitnah dan menyebar isu-isu yang menimbulkan ketegangan sosial.

    "Hanya dengan fatsun politik dan etika demokrasi, maka koalisi dan kehidupan politik akan memiliki kesamaan platform dan soliditas untuk menciptakan pemerintahan dan sistem politik yang stabil serta kondusif," paparnya. (*)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    close