• Jelajahi

    Copyright © KabarJogja.ID - Kabar Terkini Yogyakarta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Jaga Ketahanan Pangan, DPRD Kota Yogya Dorong Pasar Murah

    15/04/20, 21:39 WIB Last Updated 2020-04-15T14:39:07Z


    Yogyakarta – DPRD Kota Yogyakarta akan mengundang Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan pasar murah pada masa pandemi Covid-19. Supaya stok bahan pangan terutama beras tetap terjaga dan masyarakat mendapat harga yang lebih murah dibandingkan di pasaran.

    Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Oleg Yohan mengatakan kegiatan pasar murah diharapkan bisa dilakukan di beberapa kampung. “Kami akan mengundang Bulog. Selama ini kan penyemprotan disinfektan, dan pembagian masker. Jadi perlu ada langkah konkrit kepada masyarakat dengan menggelar pasar murah,” katanya ditemui di DPRD Kota Yogyakarta pada Rabu (15/4).

    Oleg mengatakan dengan pasar murah itu masyarakat akan mendapat harga lebih murah dibanding di pasaran. Sehingga akan meringankan beban mereka di tengah pandemi ini.

    Oleg menyebut upaya ini juga sekaligus menguatkan ketahanan pangan di Kota Yogyakarta. Sebab berdasarkan data dari Dinas Pertanian, stok beras hanya mencukupi untuk satu minggu ke depan.

    “Agar ketahanan pangan kuat, perlu ada stok 120 ton beras untuk satu bulan ke depan. Karena saat ini stoknya hanya sampai satu minggu,” urainya.

    Mengenai kebutuhan dana, Oleg mengungkapkan memerlukan sekitar Rp800 juta. Nantinya bisa memakai dari Dinas Pertanian atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Secara prinsip APBD kita siap untuk kegiatan penanganan Covid-19. Tidak perlu saling tunggu, kota menunggu provinsi. Jadi sesegera mungkin bisa dilakukan yang penting tidak menyalahi aturan,” katanya.

    Oleg menyebut ada pula anggaran sebesar Rp270 miliar yang siap digunakan. “Dana Rp270 miliar itu sumbernya dari macam-macam. Seperti dari pajak reklame, hotel, penerangan jalan,” ucapnya.

    Selain operasi pasar, rencananya juga akan memberikan insentif kepada sekitar 15.500 orang peserta Kelompok Jaring Pengaman Sosial (KJPS). Besaran nilainya yakni Rp250 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK). “Apakah itu dalam bentuk uang atau barang, masih belum disepakati,” ucapnya.

    Secara terpisah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan kondisi perekonomian DIY awal 2020 menunjukkan sinyalemen diluar yang telah direncanakan. Menrutnya pandemi virus Covid-19 berpotensi melumpuhkan perekonomian daerah.

    “Was-was boleh tetapi jangan sampai menimbulkan kepanikan yang berdampak pada stabilitas lingkungan. Saatnya saling bahu membahu menggerakkan ekonomi lokal demi menjaga gejolak global. Kuatkan ketahanan daerah secara massif dan kreatif,” katanya dalam pidatonya pada Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019 di Paripurna DPRD DIY.

    Sri Sultan menyampaikan peran PAD sangat vital bagi pembagunan daerah yang mandiri dan harus senantiasa ditingkatkan. Semakin besar proporsi PAD dalam postur pendapatan, maka tingkat ketergantungan terhadap dana transfer akan semakin kecil.

    Sebagai gambaran, pendapatan daerah APBD DIY 2019 ditarget Rp 5,7 triliun. Realisasinya sebesar 99,74 persen dari target. Sedangkan anggaran belanja daerah Rp 5,97 triliun. Meliputi belanja langsung (Rp 3,16 triliun) dan belanja tidak langsung (Rp 2,81 triliun). Serapan belanja mencapai Rp 5,44 triliun atau 92,75 persen.

    Sementara itu, penggunaan Dana Keistimewaan sebesar Rp 1,2 triliun. Danais TA 2019 dialokasikan untuk membiayai 26 program dengan rincian 101 kegiatan. “Pelaksanaan Danais dilaporkan hasilnya memuaskan, secara umum relatif lebih berkualitas,” ucapnya.(And)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Wisata

    +