Bantul, Kabar Jogja – Hingga Juli 2022, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mencatat capaian pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp36,4 miliar atau 66 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp55 miliar sampai akhir tahun nanti.
‘Kami optimis target pendapatan PBB-PP tahun ini akan tercapai karena masih ada masa batas akhir pelunasan pada September mendatang, syukur bisa melebihi target,” kata Kepala BPKPAD Bantul, Trisna Manurung, dalam acara Monitoring dan Evaluasi Serta Pengundian Hadiah atas Pelunasan Pembayaran PBB P2 di Parasamya kompleks, Selasa (9/8/2022).
Optimisme ini juga didukung dengan keberadaan nilai pokok ketetapan PBB-PP sebenarnya mencapai Rp71,2 miliar dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 649.097 lembar.
Namun karena berbagai alasan sehingga yang ditargetkan hanya Rp55 miliar.
Trisna menyebut hal ini kemungkinan karena adanya kesalahan data, permohonan pengurangan pembayaran dari kalangan keluarga miskin (gakin) dan veteran, serta pemecahan ahli waris objek pajak yang membuat data berubah.
“Sampai akhir Juli lalu tiga kecamatan yang pembayaran PBB-P2 mencapai 100 persen adalah Dlingo, Sanden dan Kretek. Sementara jumlah Desa yang lunas sebanyak 18 dan 218 padukuhan,” katanya.
Atas pelunasan tersebut pihaknya memberikan hadiah berupa sepeda motor, kulkas, dan televisi.
Trisn menjelaskan kegiatan ini monitoring dan pengundian hadiah dalam rangka terwujudnya kepatuhan masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 lebih awal tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pembayaran.
Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Bantul per tahunnya hanya Rp500 miliar sementara belanja daerah mencapai Rp2,2 triliun sehingga perlu mencari pendapatan untuk memenuhi belanja setiap tahun.
Karena itu, untuk meningkatkan pendapatan harus dilakukan sinergitas antara Pemkab Bantul, Pemda DIY dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Bantul. Pembayaran pelunasan PBB-P2, kata Joko, menjadi salah satu urat nadi Pemkab Bantul dalam mendapatkan PAD.
“Kami sangat mengapresiasi masyarakat melalui RT, dukuh, kalurahan, kapanewon yang terus mendampingi masyarakat terutama ketaatan dalam membayar pajak dan dan tertib pajak dan merealisasikan pembayaran pajak tepat waktu,” kata Joko. (Tio)
