Yogyakarta, Kabar Jogja - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM Mikro) rencananya akan diperpanjang hingga 8 Maret 2021.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengatakan sedang menyusun draft yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh daerah melalui Instruksi Gubernur. "Untuk itu, kami minta masukan esensial untuk perpanjangan PPKM Mikro sebelum tanggal 23 Februari," jelas Tito saat melakukan zoom meeting Rapat Koordinasi Perkembangan Pelaksanaan PPKM Mikro, Kamis (18/2) lalu.
Skenario pelaksanaan PPKM Mikro sementara masih merujuk pada skenario sebelumnya terkait zonasi dan ketentuan lain seperti pembatasan jam operasional toko/pusat perbelanjaan, pembatasan kegiatan perkantoran dengan perbandingan WFH dan WFO 50:50, pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar secara daring, pembatasan tempat ibadah, dan sebagainya.
Sementara itu, Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengatakan dari evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro hingga saat ini terjadi penekanan kasus Covid-19. Airlangga mengatakan agar daerah segera melengkapi data yang diperlukan sehingga memperlancar operasional 3T dan penyaluran bansos. "Zonasi risiko juga untuk bantuan beras dan masker," tambahnya.
Menanggapi kemungkinan perpanjangan PPKM Mikro, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X akan segera melengkapi data yang diminta pemerintah pusat. Selain itu juga berharap kepada pemerintah pusat untuk mempercepat vaksinasi. "Kami mohon vaksinasi bisa dipercepat," ujar Sri Paduka.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi tahap kedua akan dimulai Maret sampai pertengahan Juni dengan sasaran vaksin sebanyak 38,5juta orang terdiri dari lansia dan tenaga publik. "Harapannya, Maret bisa dimulai dari Wapres," jelasnya.
Budi menambahkan, vaksinasi kedua memerlukan 77 juta dosis vaksin sesuai jumlah sasarannya dan akan dipenuhi secara bertahap. Selama dua bulan ke depan, akan datang 22,6 juta vaksin yang terdiri dari 7 juta vaksin Sinovac produksi Bio Farma bulan Februari, 11 juta dari Sinovac produksi Bio Farma bulan Maret, dan masing-masing sebanyak 2,3juta vaksin Astrazeneca bulan Februari dan Maret. Penyaluran vaksin akan diprioritaskan untuk daerah berisiko tinggi yaitu 7 provinsi akan mendapat 70%.
"Akan kami sampaikan panduan untuk lansia, kita harus hati-hati, dikhawatirkan ada dampak negatif sehingga mempengaruhi vaksinasi," tambahnya. Ia menargetkan dalam 4 bulan ke depan lansia usia diatas 60 tahun sebanyak 21 juta akan memperoleh vaksin.
Ia menambahkan untuk vaksinasi kedua ini ada empat model yang rencananya akan diterapkan. Pertama, vaksinasi berbasis faskes seperti yang dilakukan pada vaksinasi sebelumya. Kedua, vaksinasi berbasis institusi yang memiliki faskes sendiri seperti TNI/Polri dan BUMN.
Ketiga, vaksinasi massal dengan mengumpulkan dokter di satu tempat yang luas dengan mengumpulkan dokter dan penerima vaksin datang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah dilakukan di Istora Senayan dan Graha Sabha. Terakhir, vaksinasi massal di daerah yang target populasi banyak dengan mendatangkan dokter sementara penerima vaksin stay.(rls)
