-->
  • Jelajahi

    Copyright © KabarJogja.ID - Kabar Terkini Yogyakarta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Pakar Sebut Fungsi Lembaga Politik Tak Dijalankan Banyak Partai

    29/08/20, 18:05 WIB Last Updated 2020-08-29T11:06:48Z


    Yogyakarta, Kabar Jogja – Partai politik di Indonesia dianggap banyak yang gagal menjalankan fungsinya sebagai lembaga politik. Dampaknya pemimpin yang dipilih pun nantinya tidak akan menjadi pimpinan yang baik.

    Dosen Tata Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Bambang Eka Cahya mengatakan, salah satu bukti ketidakseriusan partai dalam menjalankan fungsinya yakni semisal ketika Pilkada tidak mengusung calon dari kadernya sendiri.

    “Banyak kader partai yang potensial. Tapi karena politik uang dan kader tidak banyak yang mampu memenuhinya. Maka pilihan mendukung kader partai lain yang memiliki banyak uang lebih diutamakan,” kata dia, dalam dalam diskusi dengan tema ‘Pengawasan Anggaran Pemerintah Yang Rawan dimanfaatkan Untuk Kepentingan Pilkada’ di Yogyakarta pada Sabtu (29/8).

    Bambang mengatakan, kondisi tersebut berakibat pada dimanfaatkannya oleh kalangan oligarki yang lebih mementingkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.

    Menurutnya, dengan mendapatkan dukungan politik partai, kalangan oligarki melihatnya sebagai jalan termudah untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan uang yang mereka miliki, mesin partai bisa digerakkan sesuai kepentingan mereka. “Jika dari sisi pengkaderan partai saja gagal. Maka bisa dipastikan pimpinan yang dipilih nanti tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Sebab prosesnya tidak dilakukan dengan benar,” katanya.

    Bambang mengatakan, seandainya calon yang membeli suara partai terpilih maka dalam menjalankan kekuasaannya akan rentang dalam penyelewengan anggaran publik.

    Bambang berkata, dengan kekuasaan politik yang dimiliki, kepala daerah terpilih dengan mudahnya akan memanipulasi kalangan ASN yang seharusnya bertugas sebagai pengontrol kebijakan publik. Banyak kasus terjadi di banyak daerah, kalangan ASN yang mencoba melawan ketidakbenaran kebijakan pimpinan daerah dimutasi ke posisi yang tidak menyenangkan.

    “Idealnya ASN itu netral, bukan alat politik tapi dia mengabdi ke negara dan bangsa. Tapi realita di lapangan ASN ada yang berusaha netral ya dibuang tenan (pindah tugaskan). Pernah ada kejadian seorang guru di suatu kabupaten kepulauan dipindah oleh bupati ke pulau yang paling jauh gara-gara tidak mendukung bupati,” ucapnya.

    Kepala Ombusdman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri menambahkan, pihaknya bersama dengan Bawaslu saat ini terus mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan selama Pilkada 2020. Terutama penggunaan anggaran dan netralitas ASN oleh calon-calon petahana.

    “Ada tiga yang kita perhatikan. Pertama soal pendomplengan calon melalui berbagai kegiatan dan media promosi kegiatan pemerintah. Ini termasuk dalam pengelembungan anggaran,” jelasnya.

    Kedua adalah pengawasan terhadap netralitas ASN. ORI menurut Budhi banyak mendapatkan laporan bahwa saat masa kampanye pilkada sebelumnya kalangan ASN maupun kendaraan milik negara dipergunakan untuk kampanye.

    “Terakhir, di masa pandemi ini kita juga mengawasi berbagai bantuan sosial yang digunakan sebagai kedok untuk kampanye,” ucapnya.(dho)
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Wisata

    +