-->
  • Jelajahi

    Copyright © KabarJogja.ID - Kabar Terkini Yogyakarta
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Dari 2.700 Rumah Tak Layak Huni, Bantul Bedah 139 Tahun Ini

    08/02/23, 11:43 WIB Last Updated 2023-02-08T04:43:30Z

    Bantul, Kabar Jogja - Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman (DPUKP) Bantul menargetkan tahun ini membedah 139 rumah tidak layak huni. Tercatat di Bantul terdapat 2.700 rumah tidak layak huni.


    Kepala DPUPKP Bantul Aris Suharyanta Rabu (8/2) menyatakan upaya perbaikan rumah tidak layak huni akan menggunakan APBD 2022.


    "Sudah dianggarkan total senilai Rp2,7 miliar dan tahun ini dengan target 139. Maka per rumah mendapatkan anggaran Rp20 juta," kata Aris.


    Aris menyatakan keberadaan rumah tidak layak huni di Bantul sebenarnya banyak. Terutama di kawasan kumuh yang luasnya mencapai 330,6 hektar dan tersebar di tujuh kecamatan.


    "Banguntapan, Kasihan, Sedayu, Sewon, Piyungan, dan Pajangan. Memang rata-rata kawasan kumuh dan rumah tak layak huni berada di kecamatan penyangga kota," ungkapnya.


    Bedah rumah tidak layak huni ini termasuk dalam upaya Pemkab Bantul mengentas kemiskinan. Pemkab di program ini mengandeng Pemkab menggandeng lembaga Forum Komunikasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bantul yang dinaungi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 


    Lembaga tersebut akan bekerjasama dengan pemkab dalam membuat  Detail Engineering Desain (DED) terkait penanganan kawasan kumuh tersebut


    Ketua Forum Komunikasi BKM Bantul Putra Setiyarta mengatakan, tahun ini ada tiga kalurahan di Bantul yang menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan kumuh. 


    "Detailnya di kalurahan Panggungharjo 29,6 hektar, kalurahan Pendowoharjo 4 hektar, dan kalurahan Bangunjiwo 3 hektar. Ketiga titik itu akan mendapat kucuran dana sebesar Rp1 miliar dari sisa anggaran Kementerian PUPR," ungkapnya.


    Predikat kawasan kumuh sendiri ditentukan dari 12 indikator. Yakni kurang optimalnya pengelolaan sampah, minimnya saluran drainase, ketersediaan air bersih yang kurang, kurang baiknya jalur lingkungan, banyaknya kemiskinan, kondisi bangunan atau gedung yang buruk, persoalan limbah, dan tidak maksimalnya proteksi kebakaran.


    "Pada tahun 2023 ini program akan dimulai dari bantaran Sungai Winongo yang ada di Pendowoharjo dan Panggungharjo, dan untuk kawasan lain berlanjut di tahun selanjutnya," ucapnya. (Tio)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    close