 |
| suasana diskusi forum wartawan dprd |
Yogyakarta, Kabar Jogja – Berkurangnya alokasi Dana Keistimewaan (Danais) untuk tahun anggaran 2026 yang hanya menyisakan total Rp500 miliar dinilai akan menghambat berbagai program di tiga urusan utama.
Berbagai proyek yang sebelumnya lewat Danais, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.
Dalam diskusi dengan wartawan DPRD pada Jumat (29/8) lalu, Paniradya Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho menyatakan selama periode 2021-2024, Danais meningkat 2,5 persen. Dari Rp1,32 triliun di 2021 jadi Rp1,42 triliun pada 2024.
“Berkurangnya Danais hingga menjadi Rp500 miliar akan sangat berdampak pada berbagai program yang bersifat pelayanan maupun bersifat lanjutan. Danais diperuntukan untuk tiga bidang yaitu kelembagaan, kebudayaan dan tata ruang,” kata Aris dilansir Minggu (31/8).
Dalam paparannya, di 2026 Pemda DIY telah merencanakan pemanfaatan Danais untuk pembiayaan di bidang kelembagaan ada dua program, 10 jumlah kegiatan dan 30 di sub kegiatan.
Kemudian di bidang kebudayaan terdapat rencana pembiayaan untuk satu program, 10 untuk kegiatan dan 53 di sub kegiatan. Di bidang urusan tata ruang terdapat satu program utama yang harus dibiayai, empat kegiatan dan 21 sub kegiatan.
“Contohnya pembangunan dan pengembangan RS Jiwa Grhasia yang membutuhkan anggaran Rp400 miliar. Kemudian ada penataan Malioboro baik di Teras 1 dan 2 yang merupakan rangkaian perwujudan Sumbu Filosofi Yogyakarta,” kata Aris.
Dalam penataan Malioboro, disebutkan peran pemerintah pusat masih dibutuhkan karena terkait dengan perwujudan Sumbu Filosofi yang sudah diakui UNESCO.
Aris mengungkapkan, sampai dengan 2025, DIY telah menerima Danais tidak kurang dari Rp 12,6 triliun. Kinerja dais baik fisik maupun keuangan terus meningkat dengan rerata capaian fisik sebesar 92,61 persen.
"Sedangkan rerata capaian keuangan sebesar 86,29 persen. Kinerja dais di tahun 2024, untuk fisik mencapai 99,83 persen dan keuangan ada di 98,32 persen," ujarnya.
Untuk kinerja dais 2025 hingga bulan Juli, untuk fisik sebesar 41,51 persen dan keuangan 49,93 persen.
Ketua Komisi D DPRD DIY RB Dwi Wahyu memastikan alokasi Danais sebesar Rp 500 miliar otomatis akan mempengaruhi pembahasan di daerah. Dalam hal ini pada APBD 2026.
“Danais itu bukan sekedar dana sektoral. Melainkan simbol dari desentralisasi yang perlu pemahaman lintas kementerian,” paparnya.
Apalagi dengan munculnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tidak langsung menyebutkan istilah 'negative space dana'.
Perlu dipahami, Danais berasal dari APBN dalam rangka pelaksanaan kewenangan Keistimewaan DIY yang diperuntukkan bagi dan dikelola provinsi. Pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. (Tio)
