Bantul, Kabar Jogja – Anggota Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sepenuhnya memberikan perhatian pada upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk lanjut usia (lansia) yang jumlahnya mencapai angka 50 ribuan. Salah satunya adalah mendorong adanya pemberdayaan mereka.
Hal ini disampaikan Arif Setiadi usai melakukan kunjungan Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Unit Budi Luhur, Kasongan, Bantul dalam rangka monitoring terkait penanganan lansia, Jumat (11/7).
“Secara umum fisik bangunan balai perlindungan sosial lansia untuk sudah bagus, meski beberapa layanan kurang maksimal karena keterbatasan anggaran,” terangnya.
Menurutnya, kedepan Pemda DIY maupun sukarelawan dari masyarakat harus memikirkan bagaimana upaya penanganan perlindungan sosial lansia ini tidak terbatas pada pelayanan di balai.
Namun ada bentuk-bentuk pelayanan lain yang salah satunya sebagai upaya pemberdayaan para lansia ini.
Regulasinya kan sudah ada ya, sudah tentang lansia. Mungkin kita lebih fokus mungkin nanti seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial yang kita dorong kita akan tingkatkan pengawasan dan evaluasinya.
Menurut Arif, soal regulasi kesejahteraan pada lansia sudah ada di Yogyakarta, sekarang ini yang diperlukan adalah upaya peningkatan serta evaluasi berbagai kegiatan serta program pada berbagai pelayanan masalah kesejahteraan sosial.
“Kemudian kita mudah-mudahan bisa menemukan solusi bersama dengan dinas dan pemangku kepentingan. Kita juga terus berikan solusi, kalau solusinya anggaran ya kita usahakan gitu kalau solusinya regulasi kita buatkan regulasi,” paparnya.
Semua ini menurut Arif harus segera dilakukan untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai daerah yang ramah dan menghormati lansia.
Sementara anggota Komisi D lainya, Tustiyani lebih menyoroti anggaran penyediaan konsumsi bagi lansia di balai tersebut. Dengan besaran hanya Rp25 ribu sehari, dia menilai proporsi nutrisi dan kalori yang dibutuhkan para lansia sangat kurang.
“Rp25 ribu itu dalam sehari? Iya sehari. Iya memang kurang layak, ini nanti menyesuaikan dengan anggaran. Ini menjadi pemikiran kita untuk dibahas lebih lanjut. sudah ada nomenklaturnya, tinggal nanti menambah anggaran di sini,” tutupnya. (Tio)
