.jpg)
Sleman, Kabar Jogja – Ketiga pasangan calon di Pilkada Serentak 2024 Bantul menyampaikan komitmennya untuk membentuk pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Debat ketiga atau debat terakhir Jumat (15/11) malam berlangsung seru karena semua paslon saling serang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul memilih tema ‘Reformasi Birokrasi Berintegritas Menuju Pelayanan Publik yang Akuntabel dan Transparan bagi Masyarakat Kabupaten Bantul’. Terdapat enam subtema yang dipaparkan melalui berbagai pertanyaan kepada para calon.
Sub tema itu yaitu tentang pelayanan publik, kesehatan, kebencanaan, tata kelola pemerintah, anti KKN, digitalisasi dan keterbukaan informasi publik.
“Dengan mempertemukan semua paslon, melalui debat publik ini kita ingin masyarakat Bantul mengetahui dan memahami isu-isu program yang dibawa masing-masing paslon,” kata Ketua KPU Bantul, Jaka Santoso.
Terkait dengan komitmen anti KKN, pasangan nomor urut satu Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi menegaskan di era kepemimpinan Abdul Halim-Joko Purnomo. Komitmen anti KKN perlu dipertanyakan. Untoro melihat dari mundurnya Bantul sebagai nominasi Kabupaten Anti Korupsi oleh KPK di 2023.
“Dengan kata lain yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita menginginkan adanya evaluasi jabatan yang melihat menjadi dasar dari anatomi korupsi di daerah, khususnya melalui mutasi jabatan,” kata Untoro.
Pasangan ini memastikan penanganan pada salah penempatan atau salah jabatan akan menjadi kunci tata kelola kabupaten yang baik.
Menanggapi hal ini, pasangan nomor urut dua Abdul Halim Muslih-Ari Suhariyanta menyatakan komitmen anti KKN akan terus diperjuangkan. Keberhasilan menjadikan Bantul sebagai Kabupaten Anti Korupsi versi KPK nomor dua di DIY akan terus ditingkatkan peringkatnya.
“Untuk mencapai sistem pemerintah yang anti KKN. Kita akan terus memperkuat pengadaan barang dan jasa. Kami sudah menerapkan e-katalog sejak 2022 dengan tujuan memastikan pengadaan barang dan jasa berlangsung benar dan jujur sesuai aturan,” kata Halim.
Sepakat dengan pernyataan paslon nomor urut satu, Halim menegaskan evaluasi kinerja bagi pejabat yang melakukan kesalahan harus tetap dilakukan. Langkah ini adalah untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat Bantul. Satu orang dikorbankan tidak akan ada artinya demi satu juta warga.
Sedangkan pasangan nomor urut tiga, Joko B Purnomo-Rony Wijaya Indra Gunawan memastikan berkomitmen membangun pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Salah satunya dengan membangun sistem pengawasan kinerja jajaran dan memastikan mall pelayanan publik maupun sosial bebas dari korupsi.
“Kita juga akan meminta tolong berbagai lembata anti rasuah untuk memberikan pengarahan dan kontribusi dalam penyusunan anggaran. Tak hanya itu, lembaga-lembaga itu juga kita libatkan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa agar memastikan semua berjalan dengan baik,” kata Joko. (Set)
