Yogyakarta, Kabar Jogja – Jebolnya sistem keamanan dalam server Pusat Data Nasional (PDN) sejak seminggu lalu menjadi perhatian dan keprihatinan para tokoh di Yogyakarta.
Dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammadiyah sampai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) minta pemerintah segera menangani pembobolan ini.
Peneliti di bidang software Fakultas Teknik UGM, Ridi Ferdiana menyatakan pembobolan server PDN sangat disayangkan karena disana terdapat kumpulan aset penting rakyat Indonesia.
“Berbagai macam data yang dibutuhkan oleh instansi dan masyarakat terekam di sana. Ini ‘pil pahit’ dan menjadi refleksi diri untuk memperbaiki arsitektur sistem informasi, prosedur keamanan, dan juga jaringan keamanan komputer,” katanya pada Jumat (28/6).
Dirinya berharap pemerintah segera langkah-langkah keamanan kembali dengan menyusun prosedur inspeksi rutin terkait celah keamanan, menerapkan prosedur keamanan jaringan bagi masyarakat dan pengelola PDN.
Sistem keamanan lainnya yang disarankan Ridi, PDN sebaiknya menerapkan pilar-pilar well architected framework secara menyeluruh melalui kerjasama dengan praktisi Cloud guna memastikan infrastruktur mereka lebih kuat dan andal.
“PDN dapat merancang infrastruktur cloud dengan ketersediaan tinggi berbasis rencana disaster recovery sehingga pemulihan akan berjalan lancar. Ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat pada keamanan data pribadinya,” ucapnya.
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan pihaknya prihatin dan menyesali pembobolan yang mengakibatkan kebocoran data.
“Ini bukan hanya sekedar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” jelasnya.
Muhammadiyah berharap pemerintah bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera. Terlebih lagi, pemerintah tidak memiliki backup data karena perencanaan PDN ini tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen resiko yang akan terjadi.
“Pemerintah harus segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” paparnya.
Anggota DPD asal Yogyakarta, Hilmy Muhammad, meminta pemerintah mengakui kelengahan dalam pengamanan PDN. Pengakuan ini dapat menarik dukungan masyarakat, bukan malah saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab.
“Ini sistem kita yang lemah atau hacker yang hebat? Kan sudah pernah kita kebobolan beberapa lembaga negara dan kementerian seperti kepolisian, Kemenkes, Kemenkumham, Kejaksaan, DPR RI, BPJS, dan KPU,” tanyanya.
Karena itu dirinya meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim terpadu yang menjaring SDM-SDM yang lebih kompeten untuk keamanan siber dari berbagai serangan.
Tim ini tidak sekadar untuk keamanan siber, tapi juga penanganan kejahatan judi online, prostitusi online, pornografi, dan cyber crime lainnya, yang sangat mudah diakses bahkan oleh anak-anak.
“Sebagian kehidupan kita saat ini berada di dunia siber, maka tim siber terpadu ini mendesak untuk dibentuk dan harus melibatkan berbagai pihak seperti OJK dan Kejaksaan, di samping tentu saja Kepolisian,” pungkas Hilmy. (Tio)
