Sleman, Kabar Jogja - Komunitas Kretek bersama Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) mendeklarasikan perlawanan pada perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) setiap 31 Mei. HTSS dinilai membawa misi pengendalian produk dan mematikan petani tembakau Indonesia.
Tribute to Kretek bertajuk ‘Berterimakasihlah Pada Segala yang Memberi Kehidupan’ di pada Jumat sore di Kancane Coffee & Tea Bar, Sleman dihadirkan untuk melawan narasi dan dalih mematikan industri hasil tembakau.
Koordinator Komite Nasional Pelestarian Kretek, Moddie Alvianto Wicaksono menuturkan, banyak narasi sudah dikeluarkan oleh antirokok, dengan tujuan penerapan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
“Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara di dunia yang belum meratifikasi FCTC. Kebijakan ini diterapkan agar mereka dapat dengan leluasa menghimpit industri hasil tembakau,” katanya.
Namun sayangnya Indonesia memiliki banyak sekali regulasi untuk menghimpit ruang gerak industri hasil, misalnya PP 109 Tahun 2012, kebijakan cukai dan pajak rokok yang eksesif, dan lain sebagainya.
Indonesia, lanjut Moddie, tidak seharusnya merayakan hari tanpa tembakau sedunia. Hal ini mengingat, Indonesia adalah negara yang memiliki kepentingan besar pada kehadiran tembakau.
“Puluhan juta orang hidup dan bergantung dari tanaman ini, dan masyarakat kita telah hidup berdampingan dengan tembakau selama ratusan tahun,” ujarnya.
HTTS dinilai hanyalah satu dari banyak cara antirokok yang terlembaga untuk mematikan industri hasil tembakau. Jika industri hasil tembakau tumbang, maka kesejahteraan petani tembakau dan buruh rokok yang akan dipertaruhkan, lebih jauh adalah pemasukan besar negara dari sektor cukai dan pajak.
“Petani itu orang yang organik, mereka tidak perlu disuruh untuk tidak menanam tembakau, asalkan ada tanaman lain yang punya serapan dan nilai jual tinggi, mereka pun akan dengan suka rela beralih,” terang Moddie.
Juru Bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifuddin mengungkapkan HTTS satu tanda WHO sebagai organisasi kesehatan dunia hanya disibukkan dengan urusan tembakau dan asap rokok.
“Rokok menjadi konsentrasi WHO agar organisasi kesehatan nir aktivitas ini terlihat bekerja menjamin kesehatan bangsa-bangsa dunia. Alih-alih peduli pada kebutuhan jaminan kesehatan yang tepat bagi bangsa-bangsa, mereka malah seperti marketing perusahaan farmasi yang ngebet ingin menjadi penguasa tunggal pasar nikotin dunia,” terang Atfi.
Terkait regulasi pertembakauan, Atfi menilai Indonesia telah memiliki segala perangkat untuk perlahan mendorong Industri Hasil Tembakau mendekati liang lahat. Namun pada prakteknya, pemangku kebijakanlah yang menjadi mafia yang bekerja di ruang gelap aturan-aturan yang telah mereka terbitkan.
Dimana pada kurun 2022 hingga 2023, terpapar fakta banyak pejabat dan pemangku kebijakan yang menjadi backing rokok illegal yang berdampak kenaikan cukai dan harga rokok yang tinggi adalah salah satu rangkaian kejahatan.
“Rokok dibuat mahal, supaya rokok ilegal menjadi opsi prestisius bagi perokok. Dan lagi-lagi korbannya adalah rakyat, buruh rokok legal dan petani tembakau karena tembakaunya tidak terserap baik,” jelas Atfi.
Kepada perokok di Indonesia, Atfi, menuntut adanya kesadaran bahwa apa yang mereka isap hasil dari keringat petani merawat tembakau dan cengkeh, juga keringat para buruh rokok yang memadukan keduanya menjadi sebuah cita rasa khas, cita rasa Indonesia. (Tio)
