Yogyakarta, Kabar Jogja - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, berjanji menghadirkan satu kawasan sebagai model nyata (modeling) kebijakan penangkapan ikan terukur dalam waktu dekat.
Kebijakan penangkapan terukur untuk mewujudkan keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan penangkapan terukur, sumber daya perikanan tak serta-merta bisa dieksploitasi tanpa memperhatikan siklus hidup perikanan dan keberlangsungannya.
“Kita ujicoba di satu titik satu wilayah dengan bekerjasama dengan satu pelaku penangkapan. Apakah efektif apa tidak dan seterusnya. Jika ujicoba berjalan dengan baik, kita terapkan di seluruh zona,” katanya, Rabu (6/3) di Kota Yogyakarta.
Hari ini Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono membuka ‘Rapat Kerja Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024’.
Menurutnya kebijakan penangkapan ikan terukur sebenarnya berorientasi kepada kemajuan nelayan maupun pengusaha 100 persen. Dirinya meminta kalau ada yang belum tahu, kebijakan ini dianggap seolah-olah pembatasan dan menjadi ruang gelap.
“Kebijakan ini seperti obor penerangan. Kalau nggak mau diatur, kita bisa mati bareng karena laut rusak, ikan habis,” katanya.
Kebijakan penangkapan ikan terukur ini disebut Menteri Sakti sebagai bertujuan mewujudkan ekonomi biru (blue economy) di sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, ekonomi biru di masa depan akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang tinggal di kepulauan dan garis pantai terpanjang di dunia.
Menteri Sakti menyatakan kebijakan penangkapan terukur ini sebenarnya berbasis pada kebutuhan pasar. Dia mengibaratkan jika permintaan pasar tinggi pada komoditas Tuna dan Cakalang. Maka nelayan fokus menangkap kedua komoditas ini di satu zona saja.
“Fokus saja di sana. Jangan lari ke mana. Market akan datang. Jika tidak ada, jangan cari ikan lain di zona berbeda. Tetaplah bermain di Tuna, bermain di Cangkalang. Supaya nilainya juga meningkat,” tegasnya.
Untuk menuju mewujudkan satu kawasan model penangkapan ikan terukur, Menteri Sakti ada lima kebijakan yang akan dikebut dengan sumber daya infrastruktur yang tersedia.
Kebijakan tersebut antara lain seperti peluncuran satelit, , pembangunan underwater drone, kapal pengawas punya sistem monitor pergerakan biotas, dan perwujudan satu data yang dikolaborasikan dengan banyak pihak sehingga bisa diakses publik. (Tio)
