Bantul, Kabar Jogja - Jamaah Nahdliyin Nusantara menggagas Musyawarah Besar (Mubes) pada Minggu (28/1) sampai Senin (29/1) di Bantul untuk menyuarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berkomitmen netra dan kembali ke khittah di tahun politik ini.
Mubes ini digagas atas dasar adanya pengurus harian Nahdlatul Ulama (NU) beserta Banom-banomnya mendukung dan memobilisasi massa pada satu paslon secara terbuka meresahkan Nahdliyin.
“Kami ingin mengingatkan PBNU untuk mengambil sikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri serta mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja,” kata Koordinator Mubes, TGH. Hasan Bashri Marwah, Sabtu (27/1) sore.
Dijabarkannya, langkah beberapa pengurus NU berpolitik praktis melanggar khittah jamaah yang menjadi pandangan hidup Nahdliyin. Sejak berdirinya NU, para kiai, kepemimpinan ulama maupun pengurus organisasi diminta mengambil jarak dengan politik praktis.
Disebut Hasan, Mubes terakhir kali diselenggarakan 20 tahun lalu, atau tepatnya 2004. Saat itu KH Hasyim Muzadi diusung menjadi Capres Megawati.
“Saat itu NU menetapkan jalan politiknya adalah menginspirasi politik kebangsaan. Mubes ini mengembalikan NU ke jalurnya yaitu mematuhi khittah,” paparnya.
Melalui Mubes ini, Nahdliyin Nusantara memperingatkan PBNU mengambil sikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja.
Selanjutnya Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus yang terlibat langsung dengan praktik politik praktis.
“Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak-hak politiknya dalam setiap Pemilu dan tidak mengarahkan secara vulgar dan murahan agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memilih salah satu paslon,” tegasnya.
KH imam Baehaqi dari Pesantren Sarang,Jawa Tengah menyebut saat ini pengurus PBNU seperti pembantu pemerintah dari level swasta. Dimana berbagai program dari berbagai kementerian dijalankan tanpa evaluasi dan kritik.
“Pengurus saat ini menjadikan NU kaki tangan pemerintah melalui program-programnya. NU tidak lagi menjadi organisasi civil society,” katanya.
Ini sudah tidak sesuai dengan yang dilakukan Gus Dur yang meminta ulama berpijak pada ahlusunnah waljamaah. Nilai-nilai berpijak pada keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan, dan pengayoman (riayatul ummah).
Pelaksanaan Mubes ini bertepatan Harlah NU ke-101 yang akan dihadiri Presiden Jokowi di Yogyakarta. PBNU juga menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) yang akan fokus membahas Peraturan Perkumpulan (Perkum) tentang dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum, metode dan proses pengambilan keputusannya, serta hal-hal terkait lainnya.
Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi menerangkan rangkaian acara dimulai dari Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman , Minggu besok. Ungkapan syukur atas perjalanan Nu yang 101 tahun akan disajikan 101 tumpeng.
“Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam prosesi peresmian gedung kampus terpadu UNU Yogyakarta di Gamping, Sleman,” jelasnya. (Tio)
