Yogyakarta, Kabar Jogja - Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari menyatakan saat ini Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta terus menghadirkan literasi pasar digital bagi kalangan pedagang.
“Hasil pemantauan lapangan di pasar tradisional dan para pemilik warung rakyat, ditemukan bahwa memang ada kecenderungan penurunan omset dalam dua bulan terakhir ini. Mereka tetap buka kios pasar, namun pembeli sepi,” katanya, Jumat (20/10).
Tapi di sisi lain, para pedagang pasar memang masih sedikit yang menggunakan pemasaran digital, yang juga buka di toko online.
Dunia bisnis sekarang sudah berubah. Masyarakat mulai belanja praktis, lewat online. Kalau para pedagang tidak merubah model pemasarannya, maka lambat laun akan ditinggalkan konsumen. Terlebih untuk produk jadi, seperti pakaian jadi dan barang kelontong.
“Para pedagang, khususnya yang masih usia muda perlu terampil digital marketing,” ujarnya.
Melalui dinas terkait, Pemda didorong berkolaborasi dengan para pihak, seperti perguruan tinggi untuk lebih memasifkan lagi kegiatan literasi digital bagi para pedagang pasar, khususnya yang usia muda. Termasuk pemilik warung rakyat di pedesaan agar tidak tergilas oleh pedagang ritel yang massif di sosial media dan toko online.
Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah munculnya toko-toko di perkampungan yang karakternya seperti distributor ataupun agen namun melayani penjualan ritel.
Kemampuan memangkas jalur distribusi sehingga harga murah, dan massif promosi lewat media sosial, menjadikan para ibu-ibu lebih memilih berbelanja pada toko-toko tersebut. Dampaknya, usaha warung rakyat tidak bisa bersaing.
Pemda perlu mengkaji atas fenomena ini, agar terbangun tata kelola usaha perdagangan yang adil, namun tetap terjadi transformasi sistem perdagangan yang mau tidak mau lekat dengan teknologi informasi.
DPRD khususnya Komisi B siap membahas terkait Upaya meningkatkan kapasitas melalui literasi digital pada para pedagang, dan juga membahas tata kelola perdagangan rakyat agar tetap mengikuti perkembangan teknologi namun juga berkeadilan agar persaingan usaha tetap sehat. (Tio)
