Yogyakarta, Kabar Jogja - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan usulan penundaan Pemilu/Pilkada tidak relevan lagi. Proses dan tahapan Pemilu berjalan aman jika dibandingkan 2019.
“Kalau kita menemukan kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga diusulkan ditunda. Ya tidak pernah akan Pemilu maupun Pilkada,” katanya Sabtu (15/7)di DPRD Yogyakarta.
Hari ini, Mahfud hadir di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber utama diskusi bertajuk ‘Sambut Tahun Baru Hijriyah Kokohkan Rasa Kebangsaan’.
Mahfud menyebut pembentukan kepanitian-kepanitiannya terkait Pemilu dan dijadikan lembaga negara resmi dimaksudkan agar tidak terjadi penundaan Pemilu. Berbeda dengan masa lalu, panitia pelaksanaan Pemilu dibentuk diluar lembaga atau hanya banda Ad Hoc.
“Penyelenggara pemilu adalah lembaga negara resmi yang bekerja sepanjang waktu. Sehingga bisa mengantisipasi biar tidak ada penundaan. Karena ini agenda konstitusi yang tidak boleh mundur,” katanya.
Terlebih lagi menjelang empat bulan penetapan calon, berbagai tahapan sekarang relative lebih damai, lebih tenang, tidak ada kekerasan fisik maupun politik.
Berbeda dengan 2019, tiga tahun sebelumnya sudah ada berbagai gelombang kekerasan fisik maupun kekerasan politik.
“Sekarang lebih damai. Ini juga atas bantuan rekan-rekan pawarta,” ungkapnya.
Mahfud kemudian mengajak masyarakat menggunakan haknya memilih pemimpin maupun wakilnya.
“Sadarilah bahwa tidak ada calon yang sempurna. Semuanya pasti ada kelemahannya. Saya meminta rakyat memilih dengan cara menghitung kelemahan orang, calon wakil rakyat calon pemimpin yang kelemahannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain,” katanya. (Tio)
