Bantul, Kabar Jogja – Munculnya larangan kegiatan berbuka bersama bagi pejabat dan pegawai pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo mendapatkan banyak kritik. Termasuk dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
“Pemerintah seharusnya tidak tarik ulur tarik ulur kebijakan terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Apalagi pada hal-hal yang sensitive,” kata Haedar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (24/3).
Menurutnya, Muhammadiyah sejak dulu selalu konsisten pada kesatuan kebijakan. Sehingga jika pemerintah mengeluarkan larangan berbuka bersama. Semestinya pada kegiatan dan klaim sebelum-sebelumnya juga ada larangan.
Ia lantas menyatakan bagaimana konser bersama mendapatkan izin dari pemerintah. Lalu ada acara-acara yang melibatkan massa tingkat tinggi di berbagai daerah bahkan skala nasional.
“Penghelatan di Mandalika berskala internasional yang luar biasanya massanya. Padahal saat itu kondisi pandemi masih belum landai,” ucapnya.
Keluarnya kebijakan larang berbuka ini, menurut Haedar menjadikan orang sekarang bertanya-tanya sejauh mana konsistensi pemerintah itu?
“Tidak masalah sebenarnya buka bersama dibatasi atau dilarang. Tetapi harus koheren dengan kebijakan lainnya,” jelasnya.
Haedar mempersilahkan pemerintah mengambil berbagai kebijakan tetapi dalam konteks akuntabilitas publik haruslah koheren, komprehensif dan objektif. Ini supaya tidak menimbulkan kesan kegiatan-kegiatan keagamaan kok dibatasi.
“Sementara pada saat yang sama kegiatan sosial, ekonomi dan pariwisata tidak dibatasi,” tegasnya.
Kalau memang pemerintah sudah memiliki data kuat yang menyatakan tidak berlakunya lagi PPKM, Haedar menyarankan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menyatakan selesai.
Di UMY, Haedar memimpin penyerahan takjil gratis bagi mahasiswa di hari kedua.
Dimulai Kamis (23/3), setiap hari selama Ramadhan UMY menyediakan 5.000 paket takjil. Berkonsep drive thru, mahasiswa yang mengambil takjil wajib menunjukkan KTM dan mematuhi aturan berlalu lintas. (Tio)
